KOTAPINANG

Lebih dari Sekadar Cerita Kotapinang

Sulitnya Mencari Pertapakan Kantor Bupati Labusel

Posted by Kotapinang pada Juli 31, 2011

Penyerahan pertapakan kantor Bupati Labusel

Penyerahan pertapakan kantor Bupati Labusel

Sulitnya Mencari Pertapakan Kantor Bupati Labusel

Oleh: Deni Syafrizal Daulay
TIGA tahun sudah usia Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pasca dimekaran dari Kabupaten Labuhanbatu pada 2009 lalu. Namun sebagian masyarakat masih diliputi tanda tanya besar mengenai lokasi pertapakan untuk pembangunan gedung kantor bupati sebagai pusat pemerintahan. Mereka tak tahu di mana pertapakan tersebut berada.

“Sampai sekarang kami nggak tahu di mana kantor Bupati. Ada yang bilang di Blok IX, ada yang bilang di Simaninggir. Ntah di mana-mana pun,” kata Effendy Hasibuan kepada penulis baru-baru ini.
Pertanyaan tersebut cukup beralasan, menginat, keberadaan Kantor Bupati cukup urgen sebagai simbol berjalannya satu pemerintahan. Apa lagi, Kantor Bupati merupakan salah satu syarat terbentuknya Kabupaten. Sebagai masyarakat yang cinta pada daerahnya, lumrah saja mempertanyakan keberadaan pertapakan tersebut.
Dalam draf pembentukan Kabupaten Labusel yang diajukan sebenarnya tertulis bahwa bakal Kabupaten Labusel telah memiliki areal pertapakan kantor seluas 200 hektare. Namun ternyata hal itu hanya dalih untuk memuluskan lima kecamatan yakni Kotapinang, Torgamba, Sei Kanan, Silangkitang, dan Kampung Rakyat menjadi satu kabupaten otonom yakni Kabupaten Labusel. Karenanya setelah terbentuknya pemerintahan di kabupaten ini, tanah tersebut tak tahu di mana keberadaannya.
Diawal-awal terbentuknya unsur pemerintahan Kabupaten Labusel, Pj Bupati Sabrina sebenarnya pernah berupaya mencari lokasi pertapakan pembangunan kantor Bupati dekat dengan kota. Saat itu santer informasi bahwa Kantor Bupati akan dibangun di kawasan Simaninggir.
Namun pemekaran telah membuat harga jual tanah di Labusel khususnya Kecamatan Kotapinang sebagai ibukota naik drastis. Terlebih tingginya harga buah kelapa sawit dan getah karet saat itu membuat tanah yang ditawarkan masyarakat jauh di atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yakni Rp1 milyar hingga Rp1,5 milyar per hektare. Sementara undang-undang tidak membenarkan pemerintah membayar di luar harga taksir tebusan yang dikeluarkan tim independen. Upaya pembelianpun akhirnya urung dilakukan. Apa lagi saat itu keuangan Pemkab Labusel masih minim.
Gagal pada upaya pertama tak membuat Sabrina patah arang. Pemkab berulang kali menyurati berbagai pihak agar memperolah pertapakan tanah minimal lima hektare. Semula PT London Sumatera (Lonsum) rela memberi lahannya di kawasan Rumbia, dengan ketentuan pohon karet yang ada harus diganti rugi. Sebab pohon tersebut baru saja diproduksi. Karena kurang sepakat dengan tawaran itu, Pemkab Labusel menari alternatif lain.
Pada 24 Agustus mulai ada angin segar, PTPN 3 bersedia menyediakan lahan seluas 5 hektare di areal Kebun Sisumut, di Desa Blok Songo, Kecamatan Kotapinang. Bahkan dalam waktu cukup singkat, berita acara penyerahan lahan dimaksud pun dilakukan.
Meski pertapakan sudah didapat, namun ternyata pembangunan kantor bupati belum dapat dilakukan. Meskipun dana Rp3,68 milyar telah disiapkan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) di tahun yang sama. Padahal, Kantor Bupati Labura sudah memasuki tahap pembangunan, sedangkan pelepasan lahan yang sama-sama milik PTPN3 itupun dilepaskan dalam waktu bersamaan. Selain adanya faktor kepentingan ditubuh pemerintahan kala itu, faktor penghambat lain yakni adanya keberatan dari PT Nubika Jaya atas pertapakan tersebut. Sebab lahan lima hektare itu berada tak jauh dari pabrik PT Nubika Jaya.
Pada masa pemerintahan Pj Bupati Abdul Rajab Pasaribu masalah pertapakan kembali jadi pembahasan serius. Lahan seluas 5 Ha dari PTPN3 kian tak jelas nasibnya. Pemkab kembali berupaya mencari alternatif lain untuk dijadikan pertapakan, karena PT Nubika Jaya menaruh keberatan atas lahan yang diberikan PTPN3 tersebut. Karenanya PT Nubika Jaya menyurati Bupati agar mencari lahan lain untuk dijadikan pertapakan sebab menurut perusahaan itu, lahan yang berada di depan PMKS mereka itu tidak strategis sebagai lahan perkantoran. Perusahaan itu juga menawarkan akan membantu suntikan dana untuk pembebasan lahan pengganti.
Terkuaknya surat dari PT Nubika Jaya itu setelah Bupati Labusel  H Wildan Aswan Tanjung mengungkapnya sebelum memberikan tanggapan atas pandangan 5 Fraksi terhadap 9 Ranperda yang akan dibahas oleh DPRD pada 5 Mei 2011 lalu. Saat itu Bupati mengatakan Pemkab telah dilecehkan akibat surat yang diberikan pada masa pemerintahan Abdul Rajab Pasribu itu.
Dimasa pemerintahan Bupati Wildan Aswan Tanjung masalah pertapakan kembali bergulir. Setidaknya ada tiga tempat yang belakangan mencuat disebut-sebut akan dijadikan lahan perkantoran yakni areal PT Lonsum di Blok IX, Desa Perkebunan Rumbia tepatnya di samping SMPN 2 Kotapinang. Selain itu ada juga yang menyebutkan, lahan itu berada di kawasan Besilam Baru, Desa Sosopan. Terakhir disebut-sebut Pemkab bersama tim sembilan telah memilih sebidang tanah di Desa Hadundung.
Meski demikian, sampai saat ini Pemkab Labusel secara resmi belum pernah menyebutkan mengenai kepastian lahan tersebut, sehingga terkesan pertapakan Kantor Bupati masih jadi misteri. Setiap pejabat yang bersangkut paut dengan persoalan itu mengaku tak tahu di mana Kantor Bupati akan dibangun. Padahal Desain Gedung Kantor Bupati Kabupaten Labusel telah selesai dikerjakan pada 2009 lalu oleh PT Andal Peperine Consultant yang menelan anggaran Rp296.170.000.
Ketidak jelasan itu memicu unjukrasa yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat dalam wadah Aliansi Pemuda Labusel pada 12 dan 13 Juli lalu. Erwin Alaina Tanjung dan kawan-kawan berorasi selama dua hari meminta kejelasan mengenai pertapakan yang tak tahu rimbanya itu. Meski desakan begitu keras, namun tidak seorang pun pejabat Pemkab Labusel bersedia menjelaskan keberadaan pertapakan tersebut. Hal itu pula yang menyulut kecurigaan bahwa lahan itu sampai kini memang belum ada.
Anehnya, DPRD Labusel juga tidak tahu mengenai progres pencarian areal pertapakan Kantor Bupati. Wakil Ketua DPRD H Zainal Harahap mengaku, legislatif selama ini tak pernah dilibatkan dalam pencarian dan penetapan pertapakan tersebut. Bahkan eksekutif tidak pernah menceritakan apa hambatan dan kesulitan dalam proses pencarian lahan pertapakan tersebut. “Selama ini pihak eksekutif berjalan sendiri-sendiri mengenai pertapakan itu,” katanya.
Anggota DPRD Labusel lainnya, Jappar Sidik Nasution sebelumnya mengharapkan Menteri Negera Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) agar melepas lahan milik PTPN3 untuk pembangunan kantor Bupati Labusel. ”Pihak PTPN3 telah mengajukannya ke Meneg BUMN. Kita berharap, Meneg BUMN agar segera melepaskan lahan tersebut dari HGU,” kata Jappar Sidik selaku sekretaris Komisi A.
Jappar mengakui, masyarakat Labusel telah resah dengan tidak adanya kantor Bupati. Karenanya dia berharap Pemkab pun harus lebih intesif dan lebih transparan terhadap kendala yang dihadapi agar masyarakat juga turut serta memikirkannya.
Sekda Labusel, Rusman Syahnan yang ditanyai seputar pertapakan pun belum berani membeber di mana lokasi tersebut. Namun sebagai Ketua Tim IX Rusman mengatakan, pihaknya masih berupaya melakukan lobi-lobi untuk pembebasan sejumlah lahan di kawasan Kotapinang. “Kalau lahannya sudah ada yang kita jajaki, tapi belum maksimal dan kita masih bahas,” katanya.
Dia mengatakan, lambannya proses pencarian lahan itu disebabkan sulitnya mencari lahan dengan harga yang sesuai. Sebab, penentuan harga tanah harus disesuaikan tim taksir. “Harga tanah yang kita jajaki belum sesuai. Makanya belum tuntas,” katanya.
Rusman menyebutkan, ketertutupan Pemkab selama ini memang disengaja, hal itu untuk menghindari adanya makelar tanah yang akan melambungkan harga tanah. “Kita khawatir ada calo tanah. Bukan maksud kita menyembunyikan. Yang jelas Pekab sampai kini terus berupaya,” katanya.
Namun keterangan Bupati pada peletakan batu pertama pembangunan menara Masjid Jami, Kotapinang beberapa waktu lalu cukup memberi titik terang. Menurutnya, saat ini masih dilakukan lobi-lobi untuk pembebasan lahan di kawasan Besilam Baru, Desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang. (*)

2 Tanggapan to “Sulitnya Mencari Pertapakan Kantor Bupati Labusel”

  1. Ali Sahbana said

    naiknya harga tanah di Kota Pinang sebaiknya disesuaikan dengan NJOP, sehingga NJOP tidak terlalu jauh dengan harga pasar. Penyesuaian NJOP dengan harga pasar tentunya menambah pemasukan PAD Labusel melalui PBB yang disesuaikan. saya turut prihatin terhadap kesulitan yang dihadapi oleh Pemda Labusel, semoga lahan yang sudah disepakati dengan PTPN3 sisumut dapat diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena ketiadaan kantor yang tetap dapat mengganggu kinerja Pemda dalam mewujudkan Janji – Janji Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam kampanye politiknya pada waktu pemilukada. salam buat seluruh masyarakat Kota Pinang. Semoga Kota Pinang cepat berkembang, mengikuti perubahan zaman.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: